Penguatan Industri Pertahanan: Kunci Konsistensi Kebijakan Pemerintah
Dalam konteks penguatan industri pertahanan nasional, kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang besar. Keberhasilan sektor ini juga ditentukan oleh konsistensi kebijakan jangka panjang dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI, dalam sebuah keterangan resminya. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah menetapkan prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, dan skema “offset” dalam setiap pengadaan luar negeri.
Pentingnya Kebijakan Jangka Panjang
Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator dalam industri pertahanan. Dengan menciptakan “captive market” melalui belanja TNI, industri nasional mendapatkan kepastian permintaan yang sangat penting. Amelia menegaskan bahwa program modernisasi kekuatan melalui “Minimum Essential Forces” (MEF) yang kini bertransformasi menjadi “Optimum Essential Forces” (OEF) harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Aspek pembiayaan menjadi salah satu isu utama. Industri pertahanan sering kali dipersepsikan berisiko tinggi karena sifat padat modalnya dan siklus produksi yang panjang. Hal ini membuat dukungan dari bank, termasuk bank-bank BUMN, masih terbatas. Meskipun beberapa bank telah mulai menawarkan skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah, nyatanya skala dukungan tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara keseluruhan.
Peran TNI dan Kepastian Pasar
Belanja pertahanan TNI berfungsi sebagai “captive market” yang memberikan kepastian bagi industri nasional. Kepastian pasar ini sangat penting untuk membangun investasi jangka panjang. Amelia menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada kapasitas produksi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang dan keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Integrasi antara BUMN dan BUMS dalam rantai pasok yang solid menjadi kunci untuk mencapai kemandirian industri pertahanan.
Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis hingga pesawat seperti CN-235 dan NC-212. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri semakin mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Munculnya Perusahaan Swasta
Tidak hanya BUMN, peran perusahaan swasta dalam industri pertahanan juga semakin menonjol. Beberapa perusahaan swasta kini bukan hanya sekadar pemasok komponen, tetapi telah beralih ke tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem. Contohnya, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung, telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu, termasuk selongsong peluru dan proyektil.
NKRI juga memiliki kemampuan dalam machining presisi dan pengolahan material yang memenuhi standar industri pertahanan. Langkah ini menandai pentingnya perusahaan swasta dalam strategi substitusi impor dan peningkatan kandungan lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri.
Integrasi BUMN dan BUMS
Perusahaan seperti PT Republik Defensindo juga menunjukkan ekspansi kapasitasnya dengan memproduksi kendaraan militer khusus. Kolaborasi antara BUMN sebagai “prime contractor” dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem menciptakan ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini penting, terutama mengingat dinamika geopolitik yang semakin kompleks, yang menuntut industri pertahanan untuk bertransformasi menjadi pemain regional yang kompetitif.
Kesimpulan
Dengan semua tantangan yang ada, penting bagi kita untuk memahami bahwa konsistensi kebijakan pemerintah merupakan kunci dalam penguatan industri pertahanan nasional. Jika pemerintah dapat menjaga konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri, kemandirian industri pertahanan Indonesia tidak hanya akan menjadi realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa industri pertahanan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga dapat bersaing di tingkat regional.
